MENEMBUS BATAS MENTALITAS LEMAH DAN BUDAK

Sungguhpun kita bebas, kemerdekaan makna hakiki kemanusiaan manusia. Tapi sebagai komunitas, sebagai komponent, suku, adat kita akhirnya juga tetap saja kita terikat dengan ikatan primordialisme, bangsa, suku dan adat. Hal demikian, mungkin termasuk juga dengan perjanjian parah tokoh agamawan yang menyatakan bahwa Tanah Papua sebagai zona damai.

Namun sebagai manusia bebas, apalagi orang muda yang penuh gejolak semangat perjuangan untuk pembebasan tanah Air Papua Barat, kita merasa ada yang ingin disampaikan beberapa hal disini, untuk dipertimbangan kembali tapi tidak untuk diikuti, karena ini bukan anjuran, hanya sekedar mengingatkan dampak tidak langsung dari akibat apa yang oleh para tokoh "Perjuangan Damai", dalam pembebasan Papua.

Karena kenyataan sesungguhnya Papua tidak damai adanya selama tidak pernah ada kedaulatan. Herankah pembohongan para tokoh ini? Papua sebagai zona damai, dan ketetapan para tokoh, bahwa perjuangan Papua Merdeka ditempuh dengan perjuangan damai. Oleh sebab itu sekarang dan selanjutnya kita menempuh perjuangan Papua dengan cara-cara damai, sebagaimana yang dianjurkan para tokoh.Tapi sadarkah kita bahwa masing-masing keputusan selalu memiliki konsekuensinya sendiri?

Konsekuensi yang dimaksudkan disini adalah menciptakan sikap lemah dan kalah. Maksud sebenarnya, karena itu, ini paling berbahaya, apalagi masih hidup, dipelihara, dan masih bernapas pada abad mutakhir diera ilmu pengetahuan dan tekhnologi ini untuk memelihara makluk yang namanya perbudakan, manusia dengan mentalitas budak, takut, rendah diri, dan memelas kasihan.

Demikian penilaian saya sebagai orang awam bahwa, konsekuensi tidak langsung keputusan "Papua Tanah Damai", oleh para pemimpin Presedium Dewan Papua (PDP), sama saja dengan perbudakan manusia Papua dan menjauhkan mereka dari diri mereka, tidak mengembangkan diri, budaya sendiri, dalam mempertahankan perampasan hak dan kemerdekaan hidup, memepertahankan harga diri mereka. "Perjuangan Damai", sama dengan menjauhkan mereka dari diri mereka, untuk hidup ternista oleh penjajah yang kejam menjajah dengan kekerasan.

Menyatakan Perjuangan Damai, nyatanya kita masih saja mau melanggengkan dari penghapusan sistim buruk yang tidak manusiawi antar sesama manusia, perbudakan manusia oleh manusia. Padahal perbudakan sudah dihapus ratusan tahun yang lalu, karena itu tidak boleh ada makhluk yang namanya perbudakan manusia, apalagi itu di Papua yang dengan latar belakang budaya mereka yang yang tahu harga diri, dan penguasa-penguasa alam yang tangguh.

Budaya Papua

Perlawanan dengan cara yang ditetapkan para tokoh agama Papua dapat berdampak menciptakan mentalitas manusia Papua budak dan lemah. Dipandang dari sudut budaya Papua ketetapan dan pesan moral para PDP (yang dominan para agamawan), sesungguhnya sangat bertentangan. Padahal menurut saya agama adalah gejala baru bagi orang Papua.

Orang Papua mayoritas bermukim di Pegunungan Tengah Papua masih menjaga adat mereka.
Orang Pegunungan Tengah masih sangat berat dan erat kuat pengaruhnya dalam adat mereka terus berlangsung kini. Mereka masih menghayati nilai-nilai utama leluhur mereka dengan perang sebagai sendi kehidupan dan kesuburan. Misalnya di Wamena, Suku Dani, perang memegang peran sentral dalam tatanan nilai kehidupan sosial agama, ekonomi dan politik. Agama bagi mereka adalah perang.

Karena itu "Walowak", adalah kematian asal yang selalu meminta dan menuntut tumbal. Tuntutan dan permintaan pembalasan sebagai tumbal oleh Walowak, menjadi lembaga keagaman adat dan kepercayaan (religi) yang disebut dengan Kaneke. Kaneke yang disimpan Honay adat, tabu, suci, karena itu bagi perempuan, anak-anak tidak dapat masuk Honay sebagai rumah adat. Ap Warek, adalah jumlah tumbal korban yang selalu tersimpan di honay.

Walowak selalu menuntut pembalasan untuk menjaga relasi dengan arwah leluhur, kesuburan, keberlangsungan exisntence marga, dan hidup. Perang bagi suku Dani erat hubungannya dengan keberadaan diri, eksistensi. Perang bagian dari adat dan nilai adat masih dihayati orang Dani di Lembah Baliem, mereka menghayati nilai budaya mereka dalam masa kini mereka.

Agama tidak begitu berpengaruh bagi mereka akan kepercayaan dan penghargaan mereka pada adat. Mereka juga sangat menghargai nilai kebaikan agama tapi pengaruh itu baru dalam tahun-tahun belakangan diera ini. Hal ini tidak menghalangi mereka menghayati perang adalah bagian dari kepercayaan.

Perang bagi budaya Papua di Jayawijaya oleh Myron Bromly, seorang ahli agama sekaligus ahli linguis Papua dan antropolog asal Amerika dan terakhir tinggal di Tangma, Kurima (kini Kab. Yahukimo) dan sempat menerjemahkan Injil Matius dalam bahasa itu menyatakan; dalam menjelaskan perbedaan religi dan agama. Menurutnya dalam judul karangannya 'Religi Baliem Selatan' itu Perang bagi orang Dani, di Wamena adalah agama.

Perang dalam budaya Papua sama dan identik dengan agama bagi orang lain. Demikian pengamatan para ahli antropologi yang melakukan penelitian terhadap budaya dan kepercayaan (religi) pada masyarakat Pasifik utamanya di Papua Barat dan PNG menunjukkan hal ini. Karena itu perang bagi orang Papua bagian dari kesucian untuk memelihara nilai-nilai luhur dan kesuburan.

Perang selalu bersendi polytheisme maka perang adalah inti dari agama polytheisme dalam seluruh kebudayaan Papua sebagaimana laporan para ahli seperti Jan Boelaars, dengan sangat baik menggambarkan ini dalam agama tradisi mengayau di (Asmat, dulu Merauke) dan Perang suku Dani di Wamena.

Bangkit Melawan

Pilih mana, Rakyat Papua, “Tunduk Ditindas atau Bangkit Melawan”! Perbudakan mentalitas kini terjadi pada diri orang Papua, oleh akibat keputusan PDP, dan yang didukung para agamwan yang menyatakan aman damai dalam perjuangan sangat berdampak sekali terlihat dalam diri orang Papua di masa ini dan kedepan bagi penciptaan mentalitas manusia Papua yang lemah dan takut. Dan ini sangat berbahaya bagi masa depan dan penghinaan manusia sebagai makluk Tuhan yang mulia antar sesama makhluk manusia.

Kuat dugaan saya ada kekeliruan para tokoh PDP, dan dukungan para agamawan dalam memutuskan keputusannya, "Perjuangan Damai". Tapi keputusan para PDP dan disetujui agamawan sebagai pesan moral, tentu kita hargai dan junjung tinggi, dan kita semua memakluminya. Hanya secara etika tidak ada paksaan dalam kebaikan untuk dianut semua betapapun kebaikan itu bermanfaat, karena kebaikan manusia selalu dan selamnya berdimensi, kebaikan subyektif yang relatif.

Karena itu diantara kita komunitas Papua tidak boleh merasa terikat dengan keputusan para tokoh PDP yang moralis ini. Tapi sebagai tanggungjawab moralitas, pesan mereka tentu baik adanya, tapi tidak memaksakan karena disini berbenturan dengan soal hak asasi manusia. Etika Yunani mengajarkan, Benevolence dictatorhip misalnya atas dasar apa, dan sejauh mana, kebaikan, sekali lagi atas nama kebaikan, kebaikan golongan orang lain, mau dipaksakan kepada kita?

Kita sudah terlanjur memutlakkan sesuatu yang sesungguhnya relatif belaka. Relatifitas manusia selalu mengandaikan subyektifitas kebenarannya. Kebenaran sendiri bagi manusia adalah hanyalah kebenaran relatif yang dibatasi oleh tempat dan waktu senantiasa. Yang abadi adalah kebenaran itu sendiri. Panta rei, selamanya berubah, semua apapun yang duniawi selalu berubah, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Karena itu Perjuangan damai dalam pembebasan tanah Air Papua Barat, demikian dianjurkan para tokoh PDP ataupun mau disetujui para agamawan, bagi kita tidak harus mengikat.

Karena bertentangan dengan nilai dasar manusiawi, seperti pertanyaan etika Filsafat Yunani, perjuangan damai itu baik, tapi, betapapun perjuangan damai itu baik, atas dasar apa kita manusia memaksa kebaikan kita kepada orang lain? Apalagi hal itu betul baikkah bagi orang Papua? Atau benarkah perjuangan damai bermanfaat bagi orang Papua?

Tentu otoritas moralitas mereka berhak menyatakan ini, tapi tidak berhak memaksakannya kepada orang lain, apalagi akibatnya belum pasti benar dan bermanfaat baik bagi keberlangsungan mentalitas manusia, tapi hanya menciptakan mentalitas orang Papua budak, lemah dan kalah. Kita terlanjur memasarkannya tapi kita tidak secara bijaksana mempertimbangkan aspek lokalitas budaya yang kompleks dan tidak selalu sejalan dengan nilai kebaikan lain. Suatu ketika pemerintah melarang perang antar suku Dani di Lembah Baliem, Wamena. Orang Wamena, heran dan tidak percaya; “Kalau kami dilarang perang kalau begitu, kami ini siapa?”

*** ***